Pemerintah Suriah kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam militer nasional tanpa harus menempuh jalan konflik bersenjata. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan tentang masa depan kawasan timur laut yang selama ini berada di bawah kendali SDF dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Turki.
Dalam sebuah wawancara yang disampaikan di Damaskus, Presiden Ahmed Al Sharaa menekankan bahwa persatuan Suriah adalah harga mati. Ia menegaskan Suriah tidak akan menyerahkan sejengkal pun tanahnya, seraya menambahkan bahwa negosiasi damai adalah jalan terbaik.
Negosiasi dengan SDF disebut sudah berlangsung dalam suasana positif. Namun, pelaksanaan butir-butir perjanjian dilaporkan mengalami perlambatan. Menurut pembicara, ada target waktu hingga akhir tahun ini, sekitar Desember, untuk memastikan integrasi berjalan sesuai kesepakatan.
Pemerintah menekankan bahwa langkah ini dilakukan bukan untuk melemahkan kelompok Kurdi, melainkan memastikan bahwa semua warga Suriah, termasuk mayoritas Arab di timur laut, tetap berada dalam kerangka negara kesatuan. Sekitar 70 persen populasi di wilayah SDF adalah suku Arab, berbeda dengan situasi di Kurdistan Irak.
Fakta tersebut membuat pemerintah Damaskus menilai SDF tidak bisa diklaim mewakili seluruh komunitas Kurdi. Karena itu, pembicara menegaskan perlunya solusi yang adil dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di timur laut, tanpa dominasi satu kelompok.
Amerika Serikat dan Turki disebut ikut campur dalam urusan timur laut, membuat proses integrasi berjalan lebih kompleks. Meski begitu, Damaskus tetap optimistis bahwa solusi dapat tercapai dalam beberapa hari atau pekan mendatang.
Pemerintah Suriah menekankan bahwa pihaknya sudah melakukan segala cara untuk menghindari perang terbuka dengan SDF. Menurut pidato itu, Suriah menolak konfrontasi yang hanya akan memperburuk luka akibat perang panjang lebih dari satu dekade terakhir.
Sebagai gantinya, Damaskus mendorong agar pasukan SDF secara bertahap diintegrasikan ke dalam Kementerian Pertahanan. Kesepakatan juga mencakup adanya pengakuan atas kekhususan daerah Kurdi dalam kerangka administratif tertentu, tanpa mengorbankan prinsip persatuan nasional.
Wawancara tersebut juga menyinggung kritik warga timur laut yang menilai pemerintah bergerak lambat dalam menyelesaikan isu ini. Menurut Presiden, suara masyarakat, khususnya dari suku-suku Arab yang setia pada Damaskus, menjadi pendorong bagi percepatan implementasi kesepakatan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kepentingan daerah al-Suwayda di selatan maupun timur laut sejalan dengan Damaskus. Semua wilayah Suriah, kata pembicara, menghadapi tantangan pemulihan pascaperang, sehingga membutuhkan solidaritas nasional.
Damaskus menilai integrasi SDF bukan hanya persoalan militer, melainkan juga politik dan sosial. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk mencegah perpecahan internal yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing.
Pemerintah menyadari bahwa negosiasi tidaklah mudah. Adanya kepentingan internasional, terutama dari Washington dan Ankara, kerap menghambat proses. Namun, diplomasi dan kesabaran diyakini mampu menghasilkan titik temu.
Pembicara juga mengingatkan bahwa rakyat Suriah telah cukup lama menderita akibat perang. Karena itu, setiap langkah menuju perdamaian harus diprioritaskan, meski membutuhkan kompromi di berbagai bidang.
Khusus mengenai SDF, pemerintah menegaskan bahwa integrasi ke militer nasional adalah jalan terbaik agar semua pasukan bersenjata berada di bawah satu komando negara. Langkah ini juga akan menutup ruang intervensi asing.
Sementara itu, pengamat menilai pengakuan pemerintah terhadap kekhususan wilayah Kurdi menunjukkan adanya fleksibilitas baru dalam pendekatan Damaskus. Hal ini dianggap sebagai sinyal positif yang dapat mempercepat kesepakatan.
Namun, masih ada kekhawatiran bahwa tarik-menarik kepentingan antara suku Arab, kelompok Kurdi, dan intervensi asing akan memperlambat proses. Beberapa kalangan berharap batas waktu Desember benar-benar bisa menjadi tonggak penting bagi tercapainya kesepakatan final.
Pidato tersebut juga menekankan bahwa Suriah kini sedang membuka diri ke dunia dengan cara baru. Hal ini mendapat sambutan positif dari negara-negara kawasan maupun komunitas internasional yang mendukung proses rekonsiliasi nasional.
Damaskus yakin, jika integrasi SDF berhasil, maka model penyelesaian damai ini bisa menjadi contoh bagi konflik internal lainnya di kawasan. Suriah ingin menunjukkan bahwa solusi politik lebih bermakna daripada konfrontasi senjata.
Pada akhirnya, pemerintah menegaskan kembali sumpah untuk mempertahankan kedaulatan penuh atas seluruh tanah Suriah. Setiap wilayah, termasuk timur laut, akan tetap menjadi bagian dari negara kesatuan yang berdaulat.
Optimisme tetap menjadi kata kunci. Dengan negosiasi yang berlanjut, dukungan masyarakat lokal, dan semakin luasnya penerimaan internasional, Damaskus yakin masa depan Suriah akan lebih stabil tanpa perlu perang saudara baru.
Tidak ada komentar
Posting Komentar